Dugaan Pelecehan Profesi Wartawan Dan Kekerasan Fisik Menggerakkan Kantor DPUPR Kabupaten Bogor
Kab.Bogor
Aroma tidak sedap kembali menyeruak dari lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Kabupaten Bogor. Dugaan pelecehan profesi wartawan hingga tindak kekerasan fisik terjadi pada Rabu (12/11/2025), melibatkan seorang wartawan berinisial PJ, Ketua LKPPM berinisial G, ajudan Kabid Irigasi DPUPR berinisial D, dan seorang Pengawas DPUPR berinisial H. Peristiwa yang semestinya tidak terjadi di sebuah kantor pelayanan publik itu kini menjadi sorotan tajam.
Keributan bermula ketika Ketua LKPPM G tengah melakukan konfirmasi terkait sejumlah proyek kepada Kabid Irigasi. Suasana yang seharusnya kondusif mendadak memanas setelah ajudan Kabid, D, disebut-sebut beberapa kali memanggil atasannya dengan nada tinggi dan tidak menyenangkan. G yang merasa terganggu kemudian mengadu kepada PJ yang tengah berada di lokasi.
PJ mencoba mengambil posisi sebagai penengah agar masalah tidak melebar. Namun upaya damai tersebut justru berujung pada dugaan tindak kekerasan.
Pengawas DPUPR, H, diduga melakukan pencekikan terhadap PJ dengan dalih ingin melerai keributan. Akibat tindakan itu, PJ mengaku mengalami luka memerah pada bagian leher.
Saat dikonfirmasi, H membantah keras tuduhan tersebut. Ia mengklaim justru dirinya yang lebih dulu diperlakukan kasar oleh PJ.
“Saya hanya mau memisahkan, saya enggak cekik. Saya juga luka-luka nih. Saya mah apa atuh Bu, cuma staf biasa, enggak punya apa-apa,” ujar H di Kantin DPUPR pada Kamis (13/11/2025).
Sayangnya, pernyataan tersebut bukan hanya dianggap tidak konsisten, melainkan juga dinilai merendahkan profesi wartawan dengan gaya bicara yang seolah menyepelekan.
Tak lama, bantahan H langsung terbantahkan oleh bukti video berdurasi 49 detik yang memperlihatkan bahwa dirinya diduga menjadi pihak pertama yang melakukan tindakan pencekikan terhadap PJ. Video itu kini beredar di kalangan internal dan makin memperkuat dugaan adanya unsur kekerasan.
Situasi makin memanas ketika Kepala Dinas PUPR turun tangan. Alih-alih meredakan ketegangan, Kadis justru diduga melakukan intimidasi terhadap PJ dengan nada tinggi, sikap yang bagi banyak kalangan dianggap tidak mencerminkan seorang pimpinan OPD.
“Kadis bilang ke saya, ‘Ini kantor saya, jangan bikin ribut di sini,’ sambil nunjuk-nunjuk dengan muka marah. Saya jawab, ‘Saya tahu ini kantor kamu, ngapain kamu datangin saya mau mukul?’ Baru setelah itu dia berhenti,” ungkap PJ.
Ia menyesalkan sikap Kadis yang bukan saja tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru memperburuk keadaan.
PJ mengaku tidak habis pikir mengapa upaya dirinya untuk meluruskan persoalan antara G dan ajudan D malah berujung pada intimidasi, kekerasan, dan pelecehan profesi.
“Saya ingin meluruskan masalah antara G dan D, kok malah saya yang disudutkan,” ujarnya.
Hingga berita ini dimuat, awak media masih berupaya mendapatkan hak jawab dan keterangan resmi dari Kepala Bidang Irigasi, ajudan D, serta Kepala Dinas DPUPR Kabupaten Bogor. Publik kini menunggu bagaimana institusi sebesar DPUPR menangani kisruh internal yang sudah mencoreng citra pelayanan publik tersebut.
