Diduga Manipulasi Data, PKBM Indonesia Hebat Kadupandak Cianjur Disorot Warga Mengaku Disuruh Menyamar Jadi Siswa

Kab. Cianjur, FaktualTimes.com

Dunia pendidikan nonformal kembali tercoreng oleh dugaan praktik curang yang dilakukan oleh salah satu lembaga pendidikan masyarakat di Kabupaten Cianjur. PKBM Indonesia Hebat, yang berlokasi di Kecamatan Kadupandak, diduga melakukan manipulasi data atau markup jumlah siswa demi kepentingan pencairan dana bantuan operasional pendidikan.

Informasi yang dihimpun FaktualTimes.com dari beberapa sumber warga menyebutkan adanya kejanggalan saat berlangsungnya kegiatan belajar maupun saat sidak dilakukan.

Warga yang memberikan informasi di lapangan mengaku sempat diminta untuk berpura-pura menjadi siswa (warga belajar) dengan imbalan uang sebesar Rp50.000 dan ongkos bensin.

“Saya disuruh datang dan duduk di kelas biar ramai katanya, dan juga di suruh mengisi soal ujian orang lain dan dikasih uang lima puluh ribu sama bensin,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Dugaan ini kian kuat setelah tim awak media mencoba melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala PKBM Indonesia Hebat, Jamaludin. Saat ditanya mengenai informasi tersebut, ia menanggapi dengan nada defensif.

“Kata siapa? Dari siapa informasi itu? Mending datang aja ke sekret biar lebih jelas,” ujar Jamaludin singkat.

Namun, ketika ditanya lebih lanjut soal jumlah warga belajar (WB) yang terdaftar, Jamaludin menyebutkan jumlah sekitar 40 orang. Padahal, berdasarkan data yang diperoleh awak media dari dinas terkait, jumlah siswa yang tercatat mencapai lebih dari 70 orang.

Perbedaan angka ini tentu menimbulkan tanda tanya besar apakah ada siswa fiktif dalam daftar tersebut ataukah laporan yang disampaikan ke dinas telah dimanipulasi. Fenomena seperti ini memperlihatkan bahwa sistem pengawasan terhadap lembaga pendidikan nonformal di daerah masih lemah.

Jika benar praktik penyamaran warga menjadi siswa ini terjadi, maka hal itu bukan hanya bentuk penipuan administratif, tetapi juga mencederai semangat pendidikan masyarakat yang seharusnya berorientasi pada pemberdayaan dan kejujuran.

Pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, diharapkan segera melakukan investigasi mendalam untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut. Dunia pendidikan, betapapun sederhana bentuknya, tidak boleh dijadikan ladang keuntungan oleh oknum yang mengatasnamakan pendidikan rakyat.

Kasus seperti ini harus menjadi alarm keras bagi seluruh PKBM di Indonesia. Lembaga pendidikan nonformal bukan sekadar tempat mencari dana bantuan, melainkan ruang untuk memberdayakan masyarakat yang tertinggal dalam pendidikan formal. Jika kepercayaan publik rusak karena ulah segelintir pihak, maka tujuan luhur pendidikan akan kehilangan maknanya.

Penulis: A/R