Kepala Sekolah SDN 1 Ciparasi Bantah Dugaan Penyimpangan Material, Namun Publik Ragukan Kebenarannya
Kab. Lebak, faktualtimes.com
Polemik proyek revitalisasi SDN 1 Ciparasi, Desa Ciparasi, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, semakin memanas. Setelah ramai diberitakan soal dugaan penggunaan bata merah untuk pondasi bangunan, kini Kepala Sekolah akhirnya angkat bicara. Namun, alih-alih meredakan sorotan publik, pernyataan sang kepala sekolah justru memunculkan tanda tanya baru.
Saat dikonfirmasi oleh awak media, Kepala Sekolah dengan tegas membantah tudingan tersebut.
“Maaf, itu tidak benar. ,” ujarnya Sofiah singkat.
Namun, pernyataan tersebut dinilai tidak cukup meyakinkan. Pasalnya, hasil pantauan langsung di lapangan menunjukkan fakta berbeda. Sejumlah titik pondasi tampak jelas menggunakan bata merah, bukan batu belah sebagaimana standar konstruksi bangunan yang dibiayai APBN.
Sikap defensif kepala sekolah ini justru menimbulkan kesan bahwa pihak sekolah berusaha menutupi kelemahan proyek alih-alih membuka diri terhadap kritik dan evaluasi. Bahkan, beberapa warga menyebut klarifikasi tersebut terkesan “mengada-ada” dan tidak disertai bukti kuat di lapangan.
“Kalau bilang tidak pakai bata, terus yang kelihatan di lokasi itu apa? Kami bukan buta. Sudah jelas kelihatan bata merah di pondasi,” ujar salah satu warga dengan nada kesal.
Ketiadaan transparansi dalam proyek ini membuat publik semakin meragukan integritas pelaksanaan pembangunan. Apalagi hingga kini, pihak pelaksana proyek maupun dinas teknis belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pelanggaran spesifikasi material tersebut.
Publik menilai bahwa proyek revitalisasi SDN 1 Ciparasi ini adalah potret klasik lemahnya pengawasan dan minimnya tanggung jawab moral dalam pelaksanaan proyek pendidikan. Sebuah ironi, karena bangunan yang sejatinya diperuntukkan bagi generasi penerus justru dikerjakan dengan cara yang terkesan asal-asalan dan penuh tanda tanya.
Jika benar pondasi bangunan sekolah dibuat dengan material yang tidak sesuai, maka keselamatan siswa dan guru ke depan bisa menjadi taruhannya. Namun jika bantahan kepala sekolah terbukti tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, publik berhak menduga bahwa ada indikasi manipulasi informasi demi menutupi kesalahan teknis di balik proyek ini.
Hingga berita ini diterbitkan, proyek masih terus berjalan tanpa pengawasan terbuka dari dinas terkait. Masyarakat berharap inspektorat dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menelusuri dugaan penyimpangan ini, agar proyek pendidikan tidak menjadi ladang permainan anggaran.
(Redaksi)
