Wacana Kades Minta Bupati Rubah Perda Bankeu 2025 Perlu Mendapat Perhatian

Kab. Bogor, Faktualtimes.com

Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa Satu Milyar Satu Desa (Samisade) yang berasap dari APBD Kabupaten Bogor perlu diubah.

Tidak dipungkiri bahwa melalui Program Samisade banyak manfaat yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah masing-masing.

Kepala Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Agus Syahrudin menyatakan: “Masyarakat sangat terbantu dengan Bankeu atau Samisade, infrastruktur jalan dan jembatan yang puluhan tahun tidak tersentuh kini berhasil terbangun, bahkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat hingga di tingkat desa”.

Prioritas Program Samisade pada pembangunan infrastrukur yang sudah berjalan beberapa tahun membuat beberapa desa sudah tidak bisa lagi menyerap anggaran tersebut karena terbentur peraturan daerah (perda), sehingga ada anggaran yang tidak bisa dipergunakan.

“Saya usul kepada Bupati dan DPRD agar perda-nya diubah menjadi lebih fleksibel terutama bisa dipergunakan untuk apa yang menjadi kebutuhan pokok setiap desa, supaya anggaran Bankeu tahun 2025 bisa terserap”, ungkap Agus ketika bertemu wartawan di kediamannya, Rabu (2/4/2025).

Selama ini anggaran hanya untuk pembangunan jalan, TPT, drainase kantor desa dan tower, ke depan ya bisa juga untuk kebutuhan lain seperti posyandu, pembelian tanah desa dan kantor desa dan lain sebagainya.

“Selain peruntukannya, pagu anggaran juga saya minta diubah dalam titik objek pembangunan tidak harus 200 juta boleh dibangun, artinya dibawah nilai 100 juga boleh diusulkan untuk dibangun jika aturan itu bisa dirubah saya yakin anggaran bisa terserap dan pembangunan bisa lebih dirasakan masyarakat”, pintanya.

Hal senada secara terpisah Kades Situsari Kecamatan Cileungsi Dahlan menanggapi usulan tersebut sangat positif dan setuju karena jika tidak dirubah maka kemungkinan banyak desa yang tidak bisa mengajukan karena titik pembangunan sudah tidak ada terbentur dengan pagu anggaran dan juga aturan.

“Saya sangat setuju dengan usulan Kades Nagrak karena saya juga sering mendengar keluhan teman-teman kepala desa lainnya yang sudah tidak bisa mengajukan program tersebut karena mentok aturan, sayang anggarannya tidak bisa diserap”, katanya

Kades Nagrak Agus Syahrudin memberi contoh ada beberapa desa yang belum mempunyai kantor desa bahkan ada yang membangun kantor desa bukan di tanah aset desa, juga ada posyandu yang masih menumpang dirubah warga. “Intinya Bankeu Kabupaten Bogor bagaimana agar bisa dipergunakan sesuai kebutuhan di desa masing-masing yang penting bermanfaat untuk wilayahnya masing-masing guna kemaslahatan masyarakat pd umumnya.

“Tentu kebutuhan harus di musyawarah desakan dan diawasi serta dibuat laporannya secara benar”, tegas Agus.

Penulis: (Silaen)