Revitalisasi TK Bahari Diduga Pakai Pasir Laut, Oknum Wartawan Malah Coba Bungkam Publikasi
Kab. Lebak, Faktualtimes.com
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang digulirkan Direktorat Jenderal PAUD Dasmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025, kini semakin menuai sorotan. Proyek Revitalisasi TK Bahari yang berlokasi di Kp. Cimangpang, Desa Panggarangan, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, diduga menggunakan material yang tidak sesuai spesifikasi, termasuk pasir laut.
Pekerjaan ini sendiri dibiayai dari APBN Tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp253.260.000. Pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) TK Bahari, dengan waktu pengerjaan 120 hari kalender, dari 29 Juli hingga 26 November 2025.
Namun alih-alih transparan, muncul kabar bahwa ada oknum yang mengaku sebagai wartawan justru mencoba menghalangi publikasi mengenai dugaan penggunaan material tidak sesuai standar ini.
Pasalnya Oknum tersebut melalui via telepon WhatsApp, diduga mempertanyakan maksud dari media yang hendak memberitakan kondisi kualitas bangunan TK Bahari, seolah-olah ingin membungkam informasi yang sebenarnya layak diketahui publik.
Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar: apa kepentingan oknum tersebut sehingga berusaha menutupi dugaan penggunaan pasir laut dan material yang tidak sesuai? Bukankah fungsi pers adalah menyampaikan informasi kepada publik, terutama terkait penggunaan dana negara yang harus dijalankan secara akuntabel?
Penggunaan pasir laut dalam pembangunan fasilitas pendidikan jelas menimbulkan kekhawatiran serius. Bangunan untuk anak-anak seharusnya diprioritaskan pada kualitas dan keamanan.
Jika benar material tidak sesuai spesifikasi digunakan, maka proyek ini berpotensi merugikan negara sekaligus membahayakan keselamatan peserta didik.
Publik berharap pihak terkait, mulai dari Dinas Pendidikan, Inspektorat, hingga aparat penegak hukum, segera turun melakukan pemeriksaan teknis dan investigasi menyeluruh. Apalagi dengan adanya upaya penghalangan publikasi, bukan tidak mungkin ada sesuatu yang sengaja ditutupi.
Program revitalisasi yang digagas pemerintah pusat sejatinya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jangan sampai program mulia ini tercoreng hanya karena praktik “asal jadi” dan adanya pihak-pihak yang mencoba menghambat keterbukaan informasi publik.
Penulis: R/R
