BantenBeritaNasionalNewsPendidikan

Minimnya Fasilitas Sekolah, Kepsek Keluhkan Lambannya Respons Pemerintah

Kab. Lebak Banten, faktualtimes.com

Hingga kini, kondisi fasilitas di SDN 5 Pasir Bungur, Desa Pasirbungur kecamatan Cilograng, kabupaten Lebak, Banten, yang dipimpin oleh Ibu Romnah sebagai kepala sekolah masih jauh dari memadai.

Dalam pernyataannya, ia mengeluhkan tidak adanya bantuan yang diberikan untuk sekolahnya, meskipun berbagai upaya telah dilakukan sejak 2021.

Ahmad Hariri, selaku perwakilan yang aktif mengajukan proposal melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa setiap tahun hingga 2024, mengaku belum mendapatkan tanggapan.

Kondisi ini sangat memprihatinkan. Sekolah tersebut hanya memiliki tiga ruang kelas untuk menampung 93 murid dari kelas 1 hingga 6. Sehingga untuk setiap ruang kelas di sekat untuk menapung murid.

Akibatnya, proses belajar mengajar menjadi tidak efektif dan seringkali harus bergantian.

Tak hanya itu, fasilitas toilet yang rusak parah semakin memperburuk situasi, ditambah dengan kondisi atap kelas yang mulai lapuk.

Mengapa Pendidikan Selalu Jadi Korban Prioritas?

Kondisi ini menjadi cerminan betapa pendidikan di daerah pedesaan sering kali terabaikan. Meski anggaran pendidikan telah diatur dalam APBN dan APBD, mengapa sekolah seperti ini masih kesulitan mendapatkan bantuan? Apakah koordinasi antara pemerintah desa, kabupaten, hingga pusat benar-benar berjalan optimal, atau hanya sekadar formalitas administratif?

Pendidikan adalah fondasi pembangunan bangsa. Jika fasilitas dasar seperti ruang kelas dan toilet saja tidak mampu disediakan, bagaimana pemerintah berharap generasi muda mampu bersaing di era global? Kasus ini menjadi tamparan keras bagi pihak terkait untuk segera turun tangan.

Sebab, jika dibiarkan, bukan hanya masa depan 93 murid yang terancam, tetapi juga masa depan daerah yang bergantung pada mereka.

Pemerintah harus segera melakukan langkah konkret. Tidak hanya menunggu laporan masuk, tetapi juga melakukan inspeksi langsung ke lapangan untuk memastikan alokasi anggaran benar-benar menjangkau pihak yang membutuhkan. Jangan sampai kasus ini menjadi potret ironis betapa lambannya birokrasi kita.

Penulis; Rival Permana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Verified by MonsterInsights